Jika nantinya UNAS jeblok dan membuat banyak siswa tidak lulus maka itu merupakan cermin dari kegagalan pemerintah dalam mengelola pendidikan. Pemerintah melakukan kesalahan beruntun dengan kegagalan tersebut.

Kesalahan pertama adalah tidak jelasnya tujuan UNAS itu sendiri. Kalau penyelenggaraan UNAS dimaksudkan untuk melihat bagaimana kualitas pendidikan kita secara nasional maka ini jelas mubazir. Jelas sekali bahwa penguasaan materi siswa di Indonesia masih sangat rendah. Dalam sebuah studi perbandingan kualitas pendidikan Indonesia menduduki posisi tiga terbawah dalam penguasaan fisika, matematika, biologi dan bahasa dari 50 negara di dunia, kendati kerap meraih juara dalam kompetisi akademik dunia. Dalam survei lain Indonesia mendapat nilai rata-rata E dalam rapor pendidikan dan berada di peringkat 10 dari 14 negara berkembang di Asia Pasifik (di bawah Vietnam, India, Kamboja, dan Banglades). Perlu bukti apa lagi untuk mengetahui kualitas pendidkan kita? Jika UN dimaksudkan untuk mendapatkan pemetaan kondisi pendidikan nasional, mengapa harus semua siswa mengikutinya? Mengapa tidak menggunakan metode sampling agar lebih hemat? Dan untuk tujuan pemetaan, seharusnya nilai ujian tidak perlu diumumkan, apalagi sampai menjadi patokan kelulusan siswa.

Kesalahan kedua adalah dengan menjadikan hasil UNAS sebagai patokan untuk kelulusan siswa. Pemaksaan UNAS sebagai tolok ukur kelulusan siswa mencerminkan kekurangpahaman pemerintah mengenai fungsi dan tujuan ujian, evaluasi, dan standardisasi. Prinsip ujian test what you teach (ujilah apa yang Anda sudah ajarkan) jelas sudah dilanggar jika
UNAS digunakan untuk menentukan kelulusan siswa. Kenapa mesti tiga bidang studi itu saja yang dianggap penting. Selama tiga tahun siswa diajar berbagai macam bidang studi dan tiba-tiba diakhir masa sekolah mereka hanya diuji dengan tiga bidang studi tersebut untuk menentukan gagal atau suksesnya mereka bersekolah. Lagipula tujuan pendidikan yang mengandung prinsip pengembangan aspek intelektual, emosional dan spiritual dari siswa sama sekali tidak digubris. Mana itu segala perbincangan tentang pendekatan multiple intelligences yang juga menjadi salah satu andalan KBK? Meskipun siswa mencapai tahap perkembangan intelektual dan mental yang optimal, mereka akan tetap dianggap gagal jika mereka gagal memenuhi patokan kelulusan UNAS.

Sungguh tragis. Evaluasi mesti memberikan tempat yang sama pentingnya terhadap ranah afektif (sikap) dan psikomotorik (praktik), di samping kognitif (mental). Sungguh tidak masuk akal bahwa kelulusan siswa, terutama sekolah kejuruan, justru ditentukan oleh kemampuannya dalam mengerjakan soal ketiga bidang studi tersebut. Padahal kita mendidik siswa kejuruan agar mereka kompeten dalam mengisi lapangan kerja dan bukan dalam mengerjakan soal UNAS.

Kesalahan ketiga adalah bahwa UNAS ini telah membuat kita mereduksi tujuan pendidikan. Kita sudah tidak perduli lagi dengan tujuan pendidikan dan bagaimana proses tersebut dilakukan. Yang penting bagaimana agar siswa kita semua bisa lolos dari UNAS tersebut. Semua hasil kerja siswa selama tiga tahun, betapapun baiknya, tidak akan kita perdulikan jika ia tidak mampu lolos dalam UNAS. UNAS telah menjadi tujuan pendidikan itu sendiri.

Demi kelulusan yang tidak adil tersebut siswa dicekoki dengan berbagai soal-soal tes dan bahkan sekolah menghentikan pengajaran bidang studi yang dianggap ‘tidak penting’. Tak ada lagi proses belajar mengajar. Yang ada hanyalah drilling soal-soal agar bisa mengerjakan soal UNAS. Jelas yang terjadi justru teach what you test (ajarkan apa yang akan
Anda ujikan). Pada saat itulah sekolah terjebak dan berubah menjadi tidak lebih dari bimbingan belajar. Guru yang seharusnya menjadi fasilitator yang mendampingi, mengamati, dan menilai kegiatan dan interaksi siswa juga terjebak dan berubah menjadi mesin distribusi soal-soal latihan dan koreksi jawaban siswa.

Fungsi mesin ini dilanjutkan bimbingan belajar selepas jam sekolah. Orangtua pun cemas, ikut sibuk membelikan tambahan latihan soal-soal yang sudah dikomoditikan oleh penerbit dan toko buku Ketika hasil Pra UNAS diumumkan dan ternyata hasilnya jeblok maka semua pihak sibuk mencari siapa yang patut untuk dijadikan kambing hitam. Siswa (dan orang tua) yang hanya menjadi wayang dalam skenario ini tiba-tiba menjadi tertuduh. Siswa (selalu) menjadi korban.

Analisis kesahihan Soal

Keterkaitan antara pengajaran dan ujian dalam sistem pendidikan nasional juga tidak pernah diuji secara transparan di forum publik. Seharusnya soal-soal ujian yang sudah digunakan dibuka, paling tidak di forum-forum akademik, agar publik bisa menganalisis kesahihan dan keterandalannya serta analisis poin-poin soal. Ini penting mengingat disparitas mutu dan kemampuan menyerap antar daerah masih besar, analisis dan masukan dari berbagai pihak perlu
dilakukan. Proses ini akan membuat birokrat pendidikan semakin tumbuh dalam kompetensi dan pengetahuan.
Sungguh mengherankan bahwa ternyata tak sampai 50% siswa yang mampu lolos dari soal Pra UNAS. Jelas soalnya tidak sahih karena melanggar prinsip ujian yaitu soal tidak menguji apa yang diajarkan kepada siswa (test what you teach). Jika siswa selama ini diajarkan lebih kepada menghafal fakta-fakta dan data-data dan tiba-tiba mereka diminta untuk dapat mengerjakan soal yang berkategori analisis ataupun lebih tinggi dari itu maka itu jelas tidak sah. Ini sama dengan mengajarkan siswa TEORI mengemudi tapi yang diuji adalah PRAKTEK mengemudinya. Jelas yang salah bukan siswanya tapi pemerintah yang tidak menjelaskan APA materi dan BAGAIMANA STANDAR dari soal yang diujikan. Tapi jika ternyata pemerintah pusat telah menjelaskan hal ini jauh sebelumnya kepada setiap dinas pendidikan di daerah tapi tidak ditindaklanjuti oleh dinas pendidikan di daerah maka disdik daerahlah yang bersalah. Jika disdik daerah telah membrifing semua kepala sekolah di daerahnya tapi tidak digubris oleh kepala sekolah, maka kepala sekolahlah yang bersalah.
Jika kasek telah membrifing guru bidang studi yang diujkan dengan sebaik mungkin tapi guru yang tidak perduli maka guru yang bersalah. Jika guru telah berusaha keras mengajarkan apa yang akan diujikan
tetapi siswa tetap tidak berusaha sama kerasnya, maka baru disini kita bisa mengatakan bahwa siswa yang bersalah. Jadi siswa berada pada mata rantai paling belakang jika ada yang harus disalahkan. Orang tua? Ia berada di luar lingkaran dan hanya berfungsi sebagai pendukung. Jadi tolong jangan menyalahkan orang tua yang tidak tahu harus berbuat apa
dalam lingkaran sistem tersebut. Lagipula kegagalan siswa bukan karena faktor pendukung di rumah yang tidak berjalan tapi murni karena faktor kesalahan sistem dari ujian itu sendiri. Untuk mendongkrak nilai rapor atau UNAS, pemerintah tidak cukup hanya mengharapkan siswa dan orangtua bekerja keras. Menyalahkan siswa dan orang tua dalam kegagalan UNAS adalah cermin sikap melepaskan tanggung jawab yang akan membuat bangsa ini tidak mampu belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri.

Tapi lepas dari segala hingar-bingar UNAS ini kelak dan kita telah tahu hasil dari UNAS, apa sebenarnya yang akan kita lakukan dengan itu? Apakah cukup sampai disitu dan yang penting kita sudah tahu siapa yang lolos dan siapa yang tidak dengan meninggalkan siswa sebagai korban? Sungguh tragis jika itu yang terjadi. UNAS dapat bermanfaat jika ia dilihat lebih sebagai assessment atas standar pendidikan di Indonesia, bukan sebagai alat evaluasi proses pembelajaran. Atau, kalaupun mau dipakai sebagai alat evaluasi, hendaknya ia tak dijadikan (satu-satunya) penentu kelulusan.
Bahwa kita harus punya semangat bekerja keras kalau mau sukses memang benar. Tapi apa betul UNAS (sendirian) bisa membuat orang bekerja keras? Justru yang terjadi selama ini dengan adanya UNAS adalah manipulasi nilai. Ini menunjukkan bahwa UNAS bukan hanya gagal meningkatkan semangat bekerja keras dan prestasi akademik, tapi justru
menyebabkan kemerosotan moral dan karakter pendidikan kita.

Peningkatan mutu akademik terletak bukan hanya pada UNAS, melainkan juga pada banyak sekali aspek lain yang harus digarap secara telaten dan dalam jangka panjang, baik aspek-aspek yang terkait langsung dengan pendidikan ataupun dengan kehidupan bangsa kita secara lebih luas. Selama kualitas pendidikan dan pelatihan guru buruk, gaji guru kecil, sarana pendidikan miskin, manajemen sekolah amburadul, kurikulum tak tepat guna, korupsi merajalela-sehingga dunia pendidikan pun korup, buku teks masuk sekolah lewat jalan menyuap, sekolah cukup memberi pelicin untuk dapat akreditasi baik, dan lulusan sekolah tak merasa perlu berkualitas karena toh dengan nyogok bisa sukses juga dalam hidup-dan masih amat banyak lagi faktor, UNAS tak akan ada manfaatnya dan justru malah merugikan. Memang tak ada jalan pintas dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita. Yang lebih penting, energi dan dana besar yang dihabiskan untuk mengukur output pendidikan selayaknya diimbangi peningkatan mutu layanan dan proses pendidikan. Berbagai variabel termasuk guru, kurikulum, sarana, dan prasarana harus mendapat perhatian besar sebelum pemerintah menuntut prestasi siswa.

Balikpapan, 27/4/06
Satria Dharma

Iklan