Acara seminar pendidikan karakter di Bintuni kemarin (22/9/11) yg diselenggarakan oleh British Council dimulai pd sekitar pukul 9:30 dan selesai pada pukul 17:00. Peserta yg terdiri dari para kepala sekolah, pengawas, guru, dan komite sekolah bertahan tanpa menunjukkan kelelahan atau pun kebosanan mengikuti acara tsb. Sungguh mengagumkan! Sementara di banyak tempat sy melihat banyak peserta yg sudah gelisah pada sesi setelah makan siang. Nampaknya peserta memang menikmati presentasi demi presentasi yg disampaikan.

Seminar ini dihadiri oleh Bupati Teluk Bintuni, Drg Alfons Manibui DESS, dan bahkan beliau memberikan materi presentasi yg dibawakannya selama 2 jam lebih! Materinya berisi paparan gambaran lengkap ttg kondisi pendidikan di Teluk Bintuni, masalah, tantangan, visi yg ingin dicapai, strateginya, programnya, mitra kerjanya, progresnya sampai kini, dan apa harapannya setelah beliau digantikan oleh bupati baru nanti. Beliau sudah menjabat dua kali sehingga tidak mungkin menjabat lagi dan beliau sungguh berharap agar apa yg telah dilakukannya dapat dilanjutkan oleh penerusnya dan tidak back to square one. Ini memang penyakit di mana-mana. Ketika kekuasaan berpindah maka kebijakan berubah total dan apa yg telah disusun dan dibangun pada masa sebelumnya ditinggalkan begitu saja sehingga seolah tidak pernah dilakukan. Hal ini tentu akan merugikan daerah dan warga. Tapi itu memang kebijakan politik yg umum di mana-mana. Itu sebabnya beliau memaparkan semua gambaran tsb agar stakeholders pendidikan di Bintuni dapat mempertahankan apa yg telah dicapai dan meneruskannya setelah beliau lengser nantinya. Paparan dan data yg disampaikan sangat menarik dan menurut saya pantas utk dijadikan bahan kajian akademik khususnya bagi yg studi magister di bidang manajemen pendidikan. Saya sendiri terpaku mendengarkan pemaparan beliau yg disampaikan selama dua jam delapan belas menit tsb (direkam oleh Pakde Darsono). Ada banyak hal menarik yg disampaikan oleh beliau dan fakta-fakta yg disampaikan menurut saya SANGAT PERLU dipahami oleh pejabat Kemdiknas di Senayan dalam membuat kebijakan. Saya sudah sering membaca data dan fakta ttg kondisi pendidikan di Papua melalui media tapi ini data langsung yg disampaikan secara terbuka oleh bupatinya langsung. Bagi saya ini adalah informasi yg sangat berharga karena langka. Saya bersyukur bisa hadir di acara yg luar biasa ini. Apa yg telah dicapai oleh beliau selama dua kali menjabat sungguh fenomenal jika dilihat dari kondisi awalnya. (Saya pikir Pak Alfons Manibui ini sangat pantas utk menjadi gubernur Papua Barat. Beliau seorang yg visioner, cerdas, sangat dekat dg warganya dan terbuka).

Sebagai contoh kondisi angka melek huruf di Teluk Bintuni pada tahun 2004 adalah 68,80% dan tahun 2008 sudah mencapai 82,67%. APK pada tahun 2003 utk SD : 81,2%, SMP 51,1%, SMA/K 17,5% dan pd tahun 2009 melonjak menjadi SD 95%, SMP 80%, SMA/K 55.4%. Untuk kondisi seperti Bintuni yg jalan daratnya rusak parah dan hanya bisa dicapai dari Manokwari selama minimal 8 jam dan pada saat hujan bisa membenamkan truk di dalam kubangan jalan berlumpur berjam-jam tanpa daya maka pencapaian tersebut adalah luar biasa. (Bayangkan betapa sulitnya membangun sebuah sekolah, apalagi hotel berbintang, di lokasi seperti ini. Logistik adalah masalah besar. Perusahaan logistik JNE (yg ternyata tidak punya kantor di Bintuni) pernah bikin program “20.000 Buku utk Bintuni” dan untuk mendatangkan buku-buku sebanyak dua truk dari Sorong naik kapal laut itu butuh waktu sekitar dua minggu dan ongkos kirimnya jauh lebih mahal daripada harga bukunya!). Tak ada toko buku di Bintuni dan itu sudah masalah tersendiri bagi peningkatan mutu pendidikan bagi kabupaten Bintuni.

British Council yg mengundang saya telah menjadi mitra kabupaten Teluk Bintuni selama empat tahun ini dalam upaya peningkatan mutu pendidikannya dan kemajuan yg diperoleh Bintuni memang tidak lepas dari peran British Council. British Council sendiri dalam menjalankan operasinya dibiayai sepenuhnya oleh British Petroleum, perusahaan asing yg menjalankan kilang gas Tangguh LNG di Bintuni Selatan yg jaraknya sekitar 3 jam naik longboat dari kota Bintuni.
Tentu saja kondisi pendidikan Bintuni sampai saat ini masih memprihatinkan. Tingkat buta huruf masih tinggi dan APK maupun APM-nya masih di bawah rata-rata nasional. Tapi itu sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pada tahun 2008 Bupati memerintahkan agar UN dijalankan dg jujur dan siswa tidak boleh dibantu. Warga Bintuni perlu tahu mutu pendidikan sebenarnya tanpa polesan apa pun. Apa yg terjadi? Ternyata hanya sekitar 7% siswa SMA/K se kabupaten Teluk Bintuni yg lulus Ujian Nasional pada tahun itu!

Fakta menarik lainnya adalah bahwa hanya ada 1 org siswa yg lulus dari seluruh SMA-SMA kota Bintuni (dan itu pun ternyata siswa pindahan dari kota Makassar) tapi ada 13 siswa dari distrik Araday yg lulus. Mengapa bisa demikian? Padahal fasilitas di daerah Araday yg terletak di Bintuni Utara tsb kalah jauh dg fasilitas SMA di kota. Utk menuju Araday saja mesti naik longboat selama 1,5 jam dari pusat kota Bintuni. Rahasianya ternyata ada pada gurunya.

Ternyata guru di distrik tsb berasal dari guru-guru lulusan dari Universitas Negeri Malang yg dikontrak oleh BP dan ditempatkan di distrik tsb. Faktor guru ternyata memang memainkan peran sangat penting dalam masalah mutu pendidikan di daerah.

(Saat ini ada puluhan guru yg berasal dari Uncen dan UM yg dikontrak dan tempatkan di sekolah di Bintuni, khususnya Sekolah Terpadu yg diproyeksikan menjadi sekolah unggulan Bintuni. Dan itu semua dibiayai oleh British Council melalui British Petroleum.)

Kebenaran kritik tentang UN yg berlaku secara nasional dan sebenarnya tidak adil bagi siswa yg tidak memiliki standar fasilitas pembelajaran yg nasional bisa dilihat dari rendahnya tingkat kelulusan tersebut. Jelas sekali bhw tidak mungkin ujian dinasionalkan sedangkan input, fasilitas dan proses pembelajaran tidak berstandar nasional. Satu-satunya sumber belajar bagi siswa adalah dari guru yg kebanyakan ternyata tidak kompeten dan juga jarang masuk! Tingkat ketidakhadiran guru di distrik-distrik terpencil bisa mencapai 50%. Jadi bagaimana mungkin siswa di belasan distrik terpencil di Bintuni dapat mengikuti ujian nasional yg sama dg siswa-siswa SMAN 6 Bulungan yg baru saja terlibat masalah tawuran dg wartawan tersebut?

Bersambung…

Bintuni, 23/9/11

Salam
Satria Dharma
http://satriadharma.com/